DPRD Kukar Kaji Draf KUA-PPAS, Ahmad Yani Sebut Fokusnya Harus untuk Rakyat

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA – Pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 masih terus berjalan di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). 

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa semua kajian difokuskan agar belanja daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Sekarang ini pembahasan masih berlanjut. Banggar DPRD sedang melakukan kajian, koreksi, dan perbaikan terhadap draf KUA-PPAS. Kita lihat dulu apakah kebutuhan dan program yang diajukan memang prioritas untuk rakyat atau tidak,” ucapnya.

Kondisi defisit anggaran jadi perhatian serius. Karena itu, DPRD tidak ingin ada belanja yang justru membebani APBD. 

“Harapannya belanja diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terutama infrastruktur dan kebutuhan dasar. Kalau sesuai, DPR setuju. Kalau tidak, ya perlu pembahasan lanjutan,” tegasnya.

Ahmad Yani juga menyinggung soal APBD Perubahan yang wajib disahkan sebelum akhir September. Jika tidak, otomatis Pemkab Kukar akan menggunakan APBD murni 2025 sebesar Rp12 triliun. 

“Kalau lewat September, aturan tidak membolehkan lagi ada perubahan. Jadi kalau tidak selesai bulan ini, ya tetap pakai APBD murni Rp12 triliun, bukan Rp11,3 triliun,” jelasnya.

Menurutnya, selisih Rp1,3 triliun itu hanya karena kurang salur dari pemerintah pusat. Jika transfer dana dilakukan bulan ini atau bulan depan, maka APBD Kukar bisa mencapai Rp12,6 triliun. 

“Jadi sebenarnya kita tidak minus, malah bisa surplus,” tambahnya.

Di akhir, dirinya menegaskan DPRD akan tetap hati-hati dalam mengambil keputusan. 

“Kalau APBD murni Rp12 triliun bisa jalan, ngapain kita ubah. Tapi kalau ada pengurangan, Banggar pasti akan mengkajinya lebih jauh,” pungkasnya. (adv/dprdkukar/kn2/rhi)