Penanganan Jalan Dusun Pandamaran, Akses 3 Kecamatan di Hulu Kukar

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA – Sejumlah skema dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara untuk melakukan penanganan cepat dengan melibatkan unsur perusahaan untuk proses perbaikan jalan secara darurat yang berada di Dusun Pandamaran, Desa Tuana, Kecamatan Kenohan.  Akses yang berada di wilayah hulu Kukar tersebut menjadi akses penting jalur darat sebab menghubungkan 3 kecamatan yakni Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Pemkab Kukar sebenarnya telah mengalokasikan anggaran perbaikan jalan di Dusun Pandamaran senilai sekitar Rp 31 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hasil sinergitas Pemkab Kukar dengan pemerintah pusat. Namun, proses penyelenggaraan kegiatan dilokasi tersebut dipastikan cukup memakan waktu, sehingga perlu penanganan darurat terlebih dulu.

Bupati Kukar Edi Damansyah pada Jumat, 1 Oktober 2021 yang lalu diketahui telah mengundang sejumlah pihak di ruang rapat Bappeda Kukar lantai 2. Pertemuan tersebut digelar jauh sebelum terjadinya dampak air sungai pasang dan intensitas hujan tinggi yang merusak badan jalan Dusun Pandamaran di awal tahun 2022 ini. 

Surat ini juga sebagai tindaklanjut surat dari Camat Kenohan terkait laporan terputusnya jalan di Desa Tuana Tuaha saat itu. Sedikitnya terdapat 32 undangan yang diharapkan hadir kala itu. Termasuk Bappeda Kukar, Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Dinas Perhubungan Kukar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar, Kabag Pembangunan Setkab Kukar, Camat Tabang, Camat Kembang Janggut, Camat Kenohan  termasuk puluhan perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan Kenohan, Kembang Janggut hingga Tabang. 

Asisten II Pemkab Kukar Wiyono diketahui memimpin pertemuan tersebut. Wiyono menyebut bahwa pertemuan ini bukti keseriusan Pemkab Kukar melakukan mitigasi serta solusi atas kerusakan jalan di Dusun Pandamaran.

“Ini jadi bukti bahwa Pemkab sudah jauh hari serius memikirkan hal ini,” kata Wiyono

Berdasarkan hasil perhitungan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar yang disampaikan Kabid Bina Marga Restu Irawan, diketahui anggaran yang diperlukan yaitu Rp 1,5 miliar. Jumlah segitu hanya untuk membuat badan jalan lebih mudah dilalui sehingga tak amblas ketika dilewati kendaraan.

Proyek penanganan darurat ini pun mendahului proyek perbaikan secara permanen di sepanjang lima kilometer di Dusun Pandamaran tersebut. Melalui Forum Tanjung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang hadir, pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut sudah menyepakati untuk membantu proses perbaikan darurat senilai Rp 1,5 miliar.

Pola kemitraan serta komunikasi Pemkab Kukar di bawah naungan Bupati Kukar Edi Damansyah dengan swasta, selama ini memang sudah terbukti. Bantuan darurat serupa, juga pernah sukses saat penanganan Covid-19 beberapa waktu lalu. Sehingga, bantuan TJSP dari perusahaan di Kukar kini lebih terarah sesuai kebutuhan prioritas.

Hingga Febuari ini, tercatat bantuan yang terkumpul sudah mencapai sekitar Rp 600 juta. Anggaran tersebut dikelola langsung pihak perusahaan. “Meski tidak menggunakan APBD, realisasi pemanfaatan bantuan bisa transfaran dan akuntabel. Karena kaitannya ini dengan kepercayaan pemberi bantuan,” kata Wiyono.

Sejumlah kendala sehingga jumlah bantuan belum mencapai nilai yang diharapkan, yaitu proses administrasi masing-masing perusahaan. Hanya saja, ia berharap, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal. “Kami juga sudah menyiapkan regulasi untuk menyiapkan anggaran penanganan darurat untuk kondisi seperti ini. Kemungkinan nanti berupa Perbup,” tambahnya.

Terpisah, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar Restu Irawan menyatakan hingga saat ini pihaknya diminta menilai penawaran harga dari penyedia jasa atau rekanan yang akan mengerjakan proyek penanganan darurat. Permintaan dari Forum TJSP itu kata dia sudah dipenuhi. Sejauh ini, berbagai hitungan yang disebut masuk dalam kategori wajar.

Mobilisasi alat berat dan persiapan lain pun diperkirakan akan mulai dilakukan sejak Minggu, (20/2/2022) usai penunjukan rekanan. Proses penanganan darurat ini kata Restu sangat membantu sambil pihaknya berupaya melakukan percepatan proses lelang kegiatan perbaikan Dusun Pandamaran tersebut.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa penanganan perbaikan jalan di Dusun Pandamaran tersebut memang tak sama dengan kondisi jalan lain yang berada di perkotaan. Selain berada di tengah rawa, lokasi jalan tersebut juga rendah dan selalu menjadi langganan banjir air pasang tiap tahunnya. Itulah sebabnya, biaya yang dikeluarkan juga tak sedikit dalam perbaikan jalan poros di Dusun Pandamaran, Desa Tuana Tuha tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar Wisnu Wardhana saat berada di lokasi jalan rusak Dusun Pandamaran, Desa Tuana Tuha

Disamping itu, anggaran perbaikan jalan di Kukar juga tak sedikit. Diperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 7 Triliun lebih untuk perbaikan jalan milik PU. Tercatat saat ini sekitar 54 persen jalan di Kukar rusak. Sementara APBD Kukar tahun 2022 yang hanya mencapai Rp 5,2 Triliun, belum sebanding dengan kebutuhan yang ada. 

Diketahui, akses di Dusun Pandamaran kondisinya memprihatinkan. Antrean kendaraan roda empat serta truk bermuatan mengular hingga sekitar lebih tiga kilometer. Akses jalan yang sempat terputus itu diduga akibat aliran air sungai di bahu jalan yang naik ke permukaan jalan. Kondisi jalan semakin parah saat intensitas hujan sedang tinggi. (*/kn1)