DPMD Komitmen Realisasikan Kukar Nol Desa Tertinggal

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus fokus mengentaskan Desa Tertinggal. Saat ini, masih ada tujuh diantara 193 desa seluruh Kukar yang menyandang status desa tertinggal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan, menghilangkan status tersebut merupakan kewajiban Pemkab Kukar. Dan diungkapkannya, sampai dengan saat ini jajarannya terus berupaya dalam merealisasikan Kukar Nol Desa Tertinggal pada akhir tahun 2022 atau 2023.

"Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), ada indikator ketahanan lingkungan, sosial, ekonomi. Nantinya akan diuraikan apa saja dan berapa instrumen yang sudah. Apasih penyebabnya yang kurang sehingga indikator itu lemah, tujuh desa tertinggal di Kukar memiliki semua indikator tersebut," ungkap Arianto saat ditemui awak media tidak lama ini.

Terlepas dari faktor lingkungan, sosial dan ekonomi. Keterbatasan dana dan infrastruktur juga menjadi alasan suatu desa menyandang status tertinggal. Hal ini dikarenakan pengaruh jangka panjangnya ke pendidikan dan kesehatan masyarakat yang tidak maksimal.

"Jika sarana prasarana tersebut masih belum memenuhi standar, nanti dalam menginput data dianggap tidak ada. Ini yang mau kita benahi," ucap Arianto.

Lanjut Arianto, pemenuhan tersebut menjadi bahan diskusi maupun evaluasi bagi jajarannya. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, bersama pendamping lokal desa, jajaran DPMD Kukar akan turun langsung ke lapangan untuk mengetahuinapa saja kebutuhan masyarakat. Mulai dari pendidikan, program air bersih dan kesehatan.

"Kita ingin melakukan intervensi, target kita contohnya setiap desa itu ada tenaga medis satu perawat, satu bidan. Jika nanti ditemukan (desa) itu belum ada tenaga medis, secepatnya akan kita penuhi. Sehingga indikator sosialnya terpenuhi, dan otomatis angka IDMnya naik. Sama halnya dengan PAUD dan PDAM," jelas Arianto.

Terdata dari tujuh desa tertinggal ini tergabunt dari empat kecamatan. Yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Kaman, Tabang dan Kota Bangun. Arianto pastikan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan Kukar Nol Desa Tertinggal.

"Jadi mungkin bisa diintervensi di (APBD) perubahan pada akhir tahun. Kalau IDM ini kan konsen Kemendes melalui pendamping desa, jadi mereka punya semacam sistem pengukuran satu desa melalui survei IDM itu. Kita di DPMD menggunakan data itu untuk itervensi percepatan pembangunan desa kita," tutup Arianto. (adv/dkom/kn1/rhi)