APBD Perubahan Disahkan, Abdul Rasid Harap Percepatan Pembangunan Daerah

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan rapat paripurna ke -18 dalam acara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, Rabu (24/8/2022). 

Kegiatan rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kukar, adapun dalam pelaksanaan tersebut turut hadir Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan, pada hari ini DPRD Kukar beserta Pemkab Kukar yang diwakili oleh Wakil Bupati Rendi Solihin telah menyepakati anggaran APBD perubahan tahun 2022. Tentunya dengan kesepakatan hari ini agar bisa melanjutkan pembangunan yang belum sempat terselesaikan. 

"Harapan kita mudah-mudahan dari perubahan ini bisa melanjutkan kegiatan pembangunan yang belum berjalan atau belum selesai pada saat anggaran murni kemarin," ucapnya. 

Selanjutnya, ia segera meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menginput kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu akan dibawa ke DPRD Provinsi untuk dievaluasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

"Dari pengesahan prosesnya selama tiga hari, hanya tinggal evaluasi aja lagi," lanjut Rasid. 

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menuturkan, APBD perubahan ini untuk memastikan pembangunan - pembangunan yang belum terlaksana di Kukar bisa kembali dilanjutkan. Artinya di perubahan ini bisa dilakukan evaluasi, sehingga ada berapa item pekerjaan yang bisa masuk dalam hal ini. 

"Karena waktu perubahan itu terbilang singkat jadi memang kegiatan yang masuk dalam perubahan ini kegiatan yang betul-betul penting. Seperti kejadian longsor kecil dibeberapa titik insya Allah itu masuk dalam perubahan semua," sebutnya. 

Adapun total APBD perubahan menyentuh Rp 1 triliun, itu sudah termasuk dengan silva sebesar Rp 55 Miliar dan itu tidak semua bisa digunakan secara utuh karena memang ada hal yang harus dibayarkan untuk pegawai kalau tidak salah.

"Detailnya saya kurang tau. Cuma yang jelas kurang lebih ada satu triliun. Tetap ada 10% untuk kesehatan, 10 % untuk pendidikan, 20% 25% untuk infrastruktur dan termasuk aspirasi dari teman teman anggota DPRD Kukar," urainya. 

Kemudian, saat ini Pemkab Kukar telah menetapkan beberapa kegiatan prioritas pada APBD perubahan ini seperti pematangan lahan untuk rumah sakit Muara Badak, pematangan lahan pasar Tangga Arung ,jalan poros Kahala, dan beberapa titik spot seperti wilayah Sebelimbingan hingga jalan SP 2 - SP 6. 

"Itu semua sudah kita masukkan dalam APBD Perubahan tahun 2022 , semoga pada tahun 2023 semuanya bisa tuntas terlaksana dengan baik," tandasnya. (adv/dprdkukar/kn1/rhi)