APBD Kukar 2026 Turun Drastis, Wabup Rendi Tegaskan Pembangunan Tetap Prioritas untuk Masyarakat

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA – Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan besar di tahun 2026. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diproyeksikan turun signifikan akibat berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Namun, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, memastikan bahwa pembangunan tidak akan berhenti dan tetap menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Rendi usai Rapat Paripurna DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025). Dalam penyampaian nota keuangan, ia mengungkapkan bahwa APBD Kukar 2026 hanya diperkirakan mencapai Rp 7,35 triliun, jauh menurun dibandingkan APBD 2025 yang berada di angka Rp 11,3 triliun.

“Ada upaya dan langkah yang harus kita lakukan dan optimalkan di tengah efisiensi yang terjadi dan menurunnya APBD (2026) kita,” ungkap Rendi.

Meski menghadapi penurunan anggaran, Rendi menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemkab Kukar dan DPRD akan menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan. Ia optimis setiap program yang direncanakan akan langsung memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Artinya kita pastikan setiap rupiah (APBD Kukar) memiliki manfaat baik bagi masyarakat,” tegasnya.

Rendi mengingatkan bahwa kondisi ini bukan hal baru bagi Kukar. Saat pandemi Covid-19 melanda, APBD Kukar juga sempat berada di kisaran angka yang sama. Namun, berkat kerja keras dan strategi yang tepat, pendapatan daerah kembali meningkat.

“Ini menjadi keberkahan ketika (APBD) bertambah, dan kita harus siap jika berkurang,” lanjutnya.

Penurunan anggaran tidak akan menghentikan pelaksanaan 17 program dedikasi yang terangkum dalam Program Kukar Idaman Terbaik. Program ini merupakan penyempurnaan dari Kukar Idaman sebelumnya dan menjadi fokus utama Pemkab Kukar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan hal tersebut, Rendi bersama Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, telah menggelar rapat intensif dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Langkah ini dilakukan agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.(adv/prokomkukar/kn2/rhi)